KEEROM - Seperti menuggu giliran, satu-persatu perkantoran di Kabupaten Keerom dipalang pegawainya, mulai dari Dinkes, Kantor Bupati, BKD, Bappeda, BPKAD, LPSE, Pertanian, Lingkungan Hidup, Pendidikan dan Kebudayaan dan dasar pemalang beberapa OPD ini hampir semuanya sama, yaitu berkaitan dengan penuntutan hak ASN atau Pegawainya.
Kali ini giliran Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Keerom yang dipalang pegawainya baik dari kalangan ASN maupun tenaga kontrak, Kamis (14/01/2021). Hal ini tentu membuat amburadul jalanya roda pemerintahan di negeri tapal batas itu.
Pemalangan ini dilakukan bersama-sama dengan cara menutup pintu kantor dengan menempelkan spanduk/baliho berisi pemberitahuan penutupan aktivitas kantor dan juga beberapa poin protes penyebab mereka melakukan pemalangan tersebut.
Menurut salah satu masa aksi (pegawai) pemalangan terhadap Kantor Dishub Keerom yang berada satu gedung dengan Kantor Bupati Keerom, kantor Sekda Keerom dan beberapa kantor dinas/OPD lainnya itu merupakan yang ke-dua kalinya, sebelumnya telah dilakukan pada Senin (11/01/21), namun diduga ada oknum pegawai yang diperintah untuk melakukan pembukaan palang tersebut.
‘’Kami datang kembali untuk memalang lagi,’’ungkapnya.
Selain pemalangan, para pegawai juga melayangkan surat kepada Kadishub Keerom, setelah dibacakan oleh perwakilan ASN, Lilik, Nasrullah, Sumariyem, Yoten, Mince dan yang lainnya di kantor Dishub Keerom dihadapan sejumlah awak media.
Ada beberapa poin dasar aksi protes yang dilakukan oleh para pegawai diantaranya, masalah jatah beras pegawai yang selama 5 bulan belum disalurkan, jumlah tenaga kontrak yang terlalu banyak sehingga perlu dilakukan rasionalisasi, serta RAT koperasi Jashub yang tidak pernah digelar sejak Dishub dipegang Kadishub, Drs. Irwan, MMT, Kadishub yang telah menjabat Plt Sekda sehingga diperlukan penunjukkan Plt. Kadishub, serta jatah BBM selama tahun 2020 yang tidak disalurkan/diberikan.
"Atas masalah-masalah yang ada ini, maka kami pegawai Dishub telah meminta kepada pimpinan dinas yaitu Kadishub Keerom untuk menindaklanjuti, dan kami juga memberikan salinan surat ini kepada pimpinan daerah dalam hal ini Bupati, Wakil Bupati, dan Kapolres Keerom,"ujar perwakilan ASN Dishub, Lilik A Putra, SE.
Selain itu mereka juga mengingatkan bahwa tuntutan ASN Dishub juga sama dengan ASN dinas lain yaitu menyangkut pembayaran kinerja serta honor pegawai kontrak yang belum dibayarkan.
"Kami juga meminta agar dilakukan audit terhadap KPN Jashub yang ada di Dishub Keerom,"tegasnya.
Sementara itu, Kadishub Keerom, Drs. Irwan, MMT, MMPd, yang berhasil ditemui beberapa saat usai aksi di Kantor Dinas Otonom Keerom, mengaku telah menerima surat dari ASN Dishub yang melakukan pemalangan.
"Semua persoalan ini bermuara dari keuangan, kita sudah ajukan tapi DAU tidak cair. Sementara untuk beras sebenarnya sudah ada di dolog tapi kita terkendala angkutan. Untuk surat itu sudah mulai kita petakan, termasuk masalah BBM, LS sudah kita masukkan tapi nggak cair dari keuangan. Jadi saat ini terserah kepada keuangan, namun kita harap jangan ada pemalangan,"ujarnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Mustakim Ali |
| Editor | : |
Komentar & Reaksi